KAPOLSEK SUKATANI TINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP PENDUNDUK URBAN

Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi menjadi satu dari sekian kecamatan di Kabupaten Bekasi yang sedang giat dalam hal pembangungan, Terutama bidang property seperti Perumahan, Rumah Kavling, Serta Ruko. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada membengkaknya jumlah penduduk pendatang yang akan bermukim di Sukatani, tentunya dari akan makin bertambahnya penduduk yang tinggal dan menetap diwilayah sukatani tersebut, akan ada berbagai permasalahan dimasyarakat yang timbul,  salah satunya terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat atau lebih dikenal dengan (Kamtibmas) untuk mengetahui kesiapan dalam menanggulangi masalah tersebut.

Tim Rajawalisiber.com,  Srikandi Indonesia, Rajawali utara, Brengkos, Bocah Bekasi official mencoba menanyai salah satu Muspika yang ada disukatani yakni Kepala kepolisian sektor Sukatani Ajun Komisaris Polisi (AKP) Taifur. Dalam persiapan dan Kesiapan dalam dalam melayani masyarakat tersebut rupanya kapolsek punya trik khusus yakni ingin selalu dekat dengan masyarakat, dan selalu ingin terus meningkatkan kinerja jajarannya di wilayah hukum sektor Sukatani.

Hal Tersebut diungkapkan oleh kapolsek kelahiran Cilacap jawa tengah tersebut bahwa sebagai polisi dirinya menganggap bahwa Perlunya meninggkatkan pelayanan terhadap masyarakat Terlebih diwalayahnya, mengingat pesatnya pembangunan di wilayahnya yang memang sedang giat seperti salah satunya dalam bidang properti atau perumahan, menurutnya hal tersebut sudah pasti berimbas pada peningkatan jumlah penduduk, sebagai tuan rumah mau tidak mau kita harus persiapkan dari sekarang.

"Sebagai anggota kepolisian yang bertugas pelindung dan pelayan masyarakat, tentunya kami harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, saya selalu selalu berusaha untuk hadir dan dekat dengan masyarakat untuk pribadi saya selalu saya terapkan dan dalam berbagai kesempatan rutin saya intruksikan hal ini kepada semua jajaran. Karena dengan berdampingan bersama masyarakat kita lebih mudah menjalankan tugas-tugas kamtibmas". Pungkasnya

Terkait kesiapan mengenai warga pelayanan terhadap warga pendatang yang nantinya akan mengisi perumahan-perumahan disekitar wilayah sukatani beliau menjawab " Harus siap, Dan tidak ada kata tidak siap, siapapun yang memerlukan bantuan polisi, baik pribumi maupun pendatang dan tidak akan kami beda-bedakan karena sejatinya seluruh masyarakat sama dimata hukum, kami siap melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi kami yakni Melindungi dan mengayomi masyarakat". Tegasnya. (Dede.s)

PENCEMARAN AIR DI PINTU AIR TUJUH LEMAH ABANG SEMAKIN MEMPRIHATINKAN

26/06/2019

Masalah pencemaran air kali di wilayah Cikarang dan sekitarnya semakin memprihatinkan, terlihat dan terpantau oleh awak media di pintu air tujuh lemah abang, air tercemar di duga oleh limbah industri, yang menyebabkan warna air kali menjadi hitam pekat dan sedikit berbau.

Dengan adanya pencenmatan tersebut pihak Dinas terkait H.Tedi Ristiady SIP MM selaku Kepala Seksi Pengaduan Gakum DLH Kabupaten Bekasi bertindak cepat. Merespon pengaduan masyarakat tentang pencemaran air kali tersebut dengan turun langsung survei ke lokasi dan mengambil sample air untuk di uji di laboratorium.

Dalam pantuan awak media pencemaran air kali oleh limbah industri berlangsung lama dan sampai mengalir ke kali kali yang melintasi dan mengairi pesawahan di sekitar utara wilayah Bekasi, dan ini di duga ada nya penyalahgunaan wewenang untuk melancarkan pembuangan limbah ke sungai.

Miris dan sangat memprihatinkan, untuk para petani di wilayah Kabupaten Bekasi, karena dampak nya yanh sangat besar dan bisa mengganggu para petani.

Salah satu warga A memaparkan sangat mengapresiasi tindakan H.Tedi Ristiady SIP MM yang sigap dan terjun langsung untuk meninjau keadaan air kali di Pintu Air Tujuh Lemah Abang, dan semoga dapat segera terselesaikan secepatnya masalah pencemaran air ini, paparnya.(S darmo/way )

BLANKO KTP DI SETIAP KECAMATAN KABUPATEN BEKASI TIDAK SESUAI KEBUTUHAN | BOCAH BEKASI OFFICIAL

Karangbahagia 25/06/2109
Sejak diterbitkan nya E KTP oleh pemetintah pusat bermacam kendala dan kesulitan yang di alami warga masyarakat bdi seluruh Indonesia, karena blanko E KTP yang terbatas yang di terima  pihak kecamatan, sehingga untuk pembuatan E KTP bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia mengalami keterlambatan bahkan sampai ada yang hampir setahun lebih baru jadi.

Seperti yang ditemui di salah satu kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi pembuatan E KTP harus menunggu sampai 14 hari kerja,dengan tanda terima yang di keluarkan oleh pihak kecamatan kepada masyarakat yang sedang proses pembuatan E KTP.

Salah satu warga saat tanya awak media memaparkan bahwa pembuatan E KTP di sini memang agak lama dan harus menunggu sampai waktu 14 hari sesuai dengan nomor antrian, dan ini tidak bisa langsung jadi, saat ini sudah agak cepat di banding sebelum pemilu pembuatan E KTP sampai bisa berbulan bulan dengan informasi dari pihak kecamatan terkendala blanko kosong dan offline.

Ketika awak Media mengkonfirmasi Kabid Capil Kecamatan Karang bahagia Bahrul Ulum ST Mengungkapkan Kami sebagai pelaksana tugas si Kecamatan menjalankan sesuai prosedur, dan saat ini Kami terima blanko E KTP dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi sekitar 30 sampai 50 blanko E KTP dan itu sudah Kami realisasikan sesuai prosedur. Terkait warga yang mengeluh tentang kelangkaan blanko E KTP itu bukan ranah kami pungkasnya.

Lanjut Bahrul Kami pun sudah melakukan tugas sesuai prosedur karena bukan hanya si Kecamatan Karang bahagia saja hal ini pun terjadi di kecamatan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bekasi tegasnya.

Dan ini harus jadi perhatian Dinas Dukcapil dan Dirjen Kemandagri agar lebih memperbanyak kuota Blanko E KTP yang di distribusikan ke setiap Kecamatan agar warga masyarakat lebih mudah membuat san memperoleh E KTP, karena masih banyak warga yang belum mempunyai E KTP dengan alasan proses pembuatannya lama sudah bolak balik belum jadi juga, terutama warga yang tinggal di pedalaman dan pelosok yang jauh dari kantor Kecamatan, akhirnya mereka malas untuk membuat E KTP.(Suryo Sudarmo)

BANYAK MAYARAKAT KELUHAN ADMINISTRASI PEMBUATAN BPJS DAN KIS DI DESA DESA | BOCAH BEKASI INDONESIA

RABU 26-06-2019

TIM INVESTIGASI PPLSMBENKARI saudara SUWITO JP mendapatkan beberapa keluhan warga terkait proses pengajuan administrasi yang terkesan mempersulit warga dari tingkat RT, RW sampai Staff Desa. 

Lamanya proses tersebut di akibatkan oleh pengurusan Staff Desa tingkat bawah karena kurang nya kontrol dari kepala Desa dan Lurah yang ada di Kabupaten Bekasi. 

Salah satunya adalah laporan warga dengan inisial (S) warga Desa Jaya Sakti yang merasakan sulit nya membuat perijinan persyaratan kartu KIS / kartu Indonesia sehat,  yang mana terkesan di persulit karena alih alih ada ingin meminta uang rokok yang tentunya itu adalah bagian dari pungli yang mempersulit warga nya yang sedang di rawat di rumah sakit Cibitung medika dengan dasar tidur membawa hasil dari   surat pengantar dari Desa dan akhirnya di pindah karena kekurangan biaya kini kluarga mereka dengan kasus istri yang melahirkan dan anak nya sampai meminum air ketuban,  karena pihak rumah sakit tidak ada rekomendasi dari Desa dan anak tersebut terpaksa di pindah kerumah sakit Adam Tolib cibitung,  di pisah perawatan antara ibu dan anak.  Dan akhir nya harus membayar secara umum atau kes,  dan keluarga pasien terpaksa menjual aset aset yang ada untuk membiayai pengobatan hinga jutaan rupiah. 

Sampai proses koordinasi rumah sakit di bantu oleh Tim Relawan BANGBUNG HIDEUNG dan Dari rekan BOCAH BEKASI OFFICIAL akhirnya kedua pasien bisa pulang dengan kondisi yang lumayan baik. 

Lemahnya pengawasan aparatur negara terhadap bawahannya yang mempersulit sistem administrasi yang akhirnya membuat rakyat nya sengsara. 

Atas dasar tersebut Tim Investigasi PPLSMBENKARI yang biasa di pangil Encang SUWITO,  langsung berkoordinasi dengan sekjend pusat Anwar Away dan ketua Umum PPLSMBENKARI Mr.  RANO KAIFAH, memerintahkan seluruh jajaran untuk menyelidiki dan mengawasi proses pembuatan KIS,  SKTM, dan BPJS yang sengaja melakukan pungli dan terkesan untuk membuat laporan dan data dari warga agar setiap data akan di serahkan ke Bupati Kabupaten Bekasi bapak H. EKA SUPRIA ATMAJA. SH, untuk menindak Desa dan Kelurahan yang tidak menjalani aturan. 

Tentu tindakan tersebut dapat sedikit membantu Bupati Kabupaten Bekasi yang baru.  Agar menjadi Bekasi yang setia melayani rakyat nya sepenuh hati. 

Bonix red